Kebijakan Imigrasi AS Tantang Mahasiswa LPDP di Harvard: Respons Cepat LPDP!

Belum lama ini, Pemerintah AS memutuskan untuk sementara mencabut izin Universitas Harvard dalam mensponsori visa pelajar F1 dan J1. Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa asing, termasuk 46 penerima beasiswa LPDP di Harvard, karena berpotensi memengaruhi status hukum mereka.

Upaya Hukum dan Penangguhan Kebijakan

Menanggapi situasi ini, Harvard segera mengajukan gugatan hukum, dan pada 29 Mei 2025, pengadilan menangguhkan kebijakan tersebut. Hal ini memastikan mahasiswa asing dapat terus melanjutkan studi tanpa perlu khawatir tentang perubahan status visa mereka.

Langkah Cepat LPDP & Kemdiktisaintek

Agar para mahasiswa Indonesia tidak terkena dampak kebijakan ini, LPDP bekerja sama dengan Kemendiktisaintek , Kemenlu , KBRI Washington D.C. , KJRI dan Saham untuk melakukan koordinasi intensif:

• Memantau perkembangan hukum secara real-time
• Membuat grup Whatsapp khusus untuk para penerima beasiswa di Harvard dan AS
• Menyarankan mahasiswa untuk tidak meninggalkan wilayah AS demi menghindari risiko kehilangan status visa mereka

Mempersiapkan “Rencana B”: 3 Skema Darurat

LPDP juga telah menyiapkan rencana alternatif jika kebijakan tersebut kembali diberlakukan:

1. Liburan akademik sambil menunggu situasi membaik
2. Pindah studi ke universitas lain di AS yang masih dapat menerbitkan visa
3. Kuliah bold untuk memastikan studi tetap berjalan meskipun tidak berada di kampus

Informasi Singkat

Mengapa Ini Penting?

• Mahasiswa dapat terus studi tanpa gangguan status hukum.
• LPDP & Indonesia bertindak cepat dengan menyiapkan rencana cadangan dan bantuan konsuler.
• Situasi yang terus berubah sehingga mahasiswa perlu terus meng-update informasi dan tetap waspada.